Gugatan Class Action di PTUN

Oleh: Handoyo Setiyono


A. KASUS POSISI

Sebanyak 79 pengacara di Medan menggugat 10 instansi pemerintah yang dianggap bersalah. Melalui gugatan Class Action (gugatan diajukan untuk diri sendiri dan atas nama penduduk Sumut danAceh, seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk di Asia Tenggara, seluruh pendiri/pejuang Negara Kesatuan RI serta seluruh anak dan cucu serta sekalian keturunannya). Mereka meminta PTUN Medan membatalkan berbagai peraturan kebijaksanaan mapun ketentuan kebijakan yang dinilai telah ikut merusak Taman Nasional Leuser di Kabupaten Langkat, Sumut yang telah dikeluarkan ke sepuluh instansi yang digugat.

B. PERMASALAHAN

1. Adakah persamaan atau perbedaan tentang peraturan kebijaksanaan dan ketentuan kebijaksanaan?

2. Bagaiamana karakter yuridis dari peraturan kebijaksanaan?

3. Apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan Class Action?

4. Apakah gugatan Class Action terhadap peraturan kebijaksanaan dapat diajukan ke PTUN?

C. JAWABAN SEMENTARA

1. Adakah persamaan atau perbedaan tentang peraturan kebijaksanaan dan ketentuan kebijaksanaan?

Menurut pemahaman penulis, ditinjau dari istilah dalam bahasa Belanda Beleidsregel, memiliki arti peraturan kebijakan atau ketentuan kebijakan. Dikalangan para pakar lebih condong pada peraturan kebijakan dalam mengartikan istilah beleidregel. Pendapat berbeda disampaikan Bagir Manan, yang mengartikan beleidregel sebagai ketentuan kebijakan.

Istilah kebijakan sendiri identik dengan kebijaksanaan. Meski identik, secara akademisi berbeda dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan lebih mengarah pada perilaku atau tindakan yang mencerminkan kebajikan bagi setiap pribadi pejabat, sedangkan kebijaksanaan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan pejabat atau organ pemerintahan.

Peraturan merupakan hukum in abstrakto atau general norms yang sifatnya mengikat umum atau berlaku umum yang tugasnya mengatur hal-hal yang umum atau hal-hal yang masih abstrak. Sedangkan ketentuan merupakan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

2. Bagaiamana karakter yuridis dari peraturan kebijaksanaan?

peraturan kebijaksanaan bukan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Sehingga untuk membedakannya dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana digambarkan oleh Van Kreveld bahwa peraturan kebijaksanaan memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur yang menjadi tolok ukur tentang kebijaksanaan, yaitu:

a. Peraturan itu baik secara langsung atau tidak langsung tidak didasarkan pada undang-undang dasar atau pada undang-undang.

b. Peraturan itu dapat:

1) Tidak tertulis dan terjadi oleh serangkaian keputusan instansi pemerintah yang berdiri sendiri dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang tidak terikat.

2) Ditetapkan dengan tegas secara tertulis oleh suatu instansi pemerintah.

Peraturan itu pada umumnya menunjuk bagaimana suatu instansi pemerintah akan bertindak dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahaan yang “tidak terikat” terhadap setiap orang dalam situasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu.

Lebih lanjut pandangan H. M Laica Marzuki mengemukakan unsur-unsur peraturan kebijaksanaan (beleidsregel), adalah:

a. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan freies ermessen (discretionary power) dalam bentuk tertulis, yang setelah itu diumumkan keluar guna diberlakukan kepada warga.

b. Isi peraturan kebijakan dimaksud, pada nyatanya telah merupakan peraturan umum (generale rule) tersendiri, jadi tidak lagi sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, sebagaimana tujuan semula dari peraturan kebijakan atau beleidsregel itu sendiri.

Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan kebijakan itu, sama sekali tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (generale rule) sedemikian, namun tetap dipandang legitimated mengingat peraturan kebijakan atau beleidsregel dimaksud, tidak lain dari perwujudan freies ermessen (discrestionary power) yang diberi bentuk tertulis.

3. Apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai gugatan Class Action?

Menurut penulis gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan class action hal tersebut didasarkan pada Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dalam Pasal 2 huruf (b dan c) menentukan syarat pengajuan gugatan class action, yaitu:

b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;

Berdasarkan ketententuan tersebut diatas maka gugatan dengan prosedur class action harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Numerosity, yaitu gugatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, sebaiknya orang banyak itu diartikan dengan lebih dari 10 orang; sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam satu gugatan.

2) Commonality, yaitu adanya kesamaan fakta (question of fact) dan kesamaan dasar hukum (question of law) yang bersifat subtansial, antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; misalnya pencemaran; disebabkan dari sumber yang sama, berlangsung dalam waktu yang sama, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat berupa pembuangan limbah cair di lokasi yang sama, dll.

3) Tipicality, yaitu adanya kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok; Persyaratan ini tidak mutlak mengharuskan bahwa penggugat mempunyai tuntutan ganti rugi yang sama besarnya, yang terpenting adalah jenis tuntutannya yang sama, misalnya tuntutan adanya biaya pemulihan kesehatan, dimana setiap orang bisa berbeda nilainya tergantung tingkat penyakit yang dideritanya.

4) Adequacy of Representation, yaitu perwakilan kelompok merupakan perwakilan kelompok yang layak, dengan memenuhi beberapa persyaratan:

a) Harus memiliki kesamaan fakta dan atau dasar hukum dengan anggota kelompok yang diwakilinya;

b) Memiliki bukti-bukti yang kuat;

c) Jujur;

d) Memiliki kesungguhan untuk melindungi kepentingan dari anggota kelompoknya;

e) Mempunyai sikap yang tidak mendahulukan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan anggota kelompoknya; dan

f) Sanggup untuk menanggulangi membayar biaya-biaya perkara di pengadilan.

4. Apakah gugatan Class Action terhadap peraturan kebijaksanaan dapat diajukan ke PTUN?

Bila didasarkan pada subyek yang bersengketa , maka gugatan yang dilakukan secara class action ke PTUN tidak dapat dilakukan. Sebab untuk dapat dilakukan gugatan ke PTUN, class action yang tidak berbadan hukum dengan acta autentik, tidak dapat tampil sebagai penggugat.

Akan tetapi bila kita hubungkan dengan Peraturan Makamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka ketentuan subyek yang bersengketa menurut penulis dapat disimpangi.

Sehingga gugatan secara class action ke PTUN dapat dilakukan dengan ketentuan obyek sengketa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis.

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Bersifat konkrit, individual dan final.

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.