Oleh:

Handoyo Setiyono

B.20009024

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang Masalah.

Narkotika sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu kewaktu. Hampir semua elemen yang terdapat didalam masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika dan psikotropika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat.

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (concensual crimes). Semua pihak terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang semula dijadikan tempat transit narkotika dan psikotropika telah berkembang menjadi tempat untuk memproduksi narkotika. Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan.

Untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika yaitu UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime).

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat komplek, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

  1. B. Perumusan Masalah.
    1. Mengapa UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dibuat?
    2. Bagaimana pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dimasa yang akan datang?

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Latar Belakang Pembentukan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman ini, narkotika bernama Gil artinya bahan yang menggembirakan. Gil digunakan sebagai obat sakit perut. Gil menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.[1]

Di Tiongkok Gil dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Candu pernah menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dipergunakan sebagai alat subversif oleh Inggris dan menimbulkan perang yang dikenal dengan perang Candu (The Opium War) pada tahun 1839-1842.[2]

Terdapat bahan lain yang menyerupai Candu yang berkembang di dunia Arab bernama Jadam. Jadam bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie), tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (Strek Werkende Geneesmiddelen Ordonantie) 1949.[3]

Gil, Candu maupun Jadam berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia sampai sekarang. Berbagai macam bentuk Narkotika telah bermunculan baik yang tergolong alami maupun sintetis (buatan). Perkembangan peredaran narkotika yang cepat sehingga menimbulkan kasus-kasus kejahatan narkotika muncul di masyarakat.

Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, narkoba banyak digunakan oleh  masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. Demikian membahayakan penggunaan narkoba sehingga pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan VMO Staatblad 1927 No. 278 jo No. 536 yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.[4]

Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang.

Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (Brisbane Ordinance).

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui dominasi negara-negara sekutu yang ada didalamnya, membuat suatu kesepakatan Internasional untuk mengawasi dan menegendalikan perdagangan opium. Pengembangan kesepakatan tersebut menjadikan Amerika dan negara-negara Eropa merupakan pasar potensial obat-obatan berbahan dasar tumbuhan.

Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa.

Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala tersebut berpengaruh di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.

Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa:

Beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Undang-undang Narkotika disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana dewasa ini.[5]

Selain penyalahgunaan narkotika terdapat jenis kejahatan yang muncul pada tahun 1970 dan menggangu stabilitas politik serta keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pada tanggal 8 September 1971 Presiden mengeluarkan Intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang mengahambat pelaksanaan pembangunan nasional.

Terdapat 6 (enam) permasalahan pokok yang harus diberantas berdasarkan Inpres No. 6 tahun 1971, yaitu:[6]

  1. Kenakalan remaja,
  2. Penyalahgunaan narkotika,
  3. Penyelundupan,
  4. Uang palsu,
  5. Subversif,
  6. Pengawasan orang asing.

Inpres No. 6 tahun 1971 belum mampu menjangkau masalah penyalahgunaan narkotika. Ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ketentuan lama yang memiliki kelemahan dinilai sebagai penyebabnya. Kelemahan tersebut adalah:

  1. Tidak adanya keseragaman didalam pengertian narkotika,
  2. Sanksi terlalu ringan bila dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika,
  3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika,
  4. Ketidakserasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika,
  5. Belum ada badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika,
  6. Belum adanya ketentuan khusus wajib lapor terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat,
  7. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan-penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.

Disamping itu, terdapat faktor yang berperan penting dalam mendorong dibentuknya Undang-undang Narkotika. Faktor-faktor tersebut adalah:

  1. Faktor partisipasi sosial.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika setelah badan koordinasi Inpres No. 6 tahun 1971 mulai bekerja. Kesadaran sosial yang timbul didalam masyarakat didukung oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum.

Melalui partisipasi sosial ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika adalah kesenjangan undang-undang yang berlaku saat itu. Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil seminar kriminologi II Semarang pada tahun 1972, mendesak kepada pembuat undang-undang untuk secepatnya menerbitkan Undang-undang tentang Narkotika.

  1. Pelaksanaan Pelita I (1969-1974).

Pelita I merupakan pencanangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan terencana. Guna mewujudkan tekad tersebut, pemerintah Orde Baru menekankan pada masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan. Sehingga memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

  1. Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas.

Upaya mengahadapi bahaya narkotika secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi memahami pentingnya undang-undang narkotika. Persepsi kalangan mengenai relevan dan urgen hadirnya undang-undang narkotika nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkotika.[7]

Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan  tentang narkotika yang baru. Narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.

Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, dan juga sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, menjadikannya rentan terhadap perdagangan ilegal narkotika. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 215 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkotika. Banyaknya pintu masuk (entry point) yang masih kurang terawasi, terutama 22 bandar udara yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri, seperti Soekarno-Hatta, Polonia, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, Sepinggan dan juga 124 titik pelabuhan laut, termasuk pelabuhan laut container serta belum termasuk pelabuhan gelap, menambah suram jalur penyelundupan narkotika di Indonesia.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, dan bahkan menjadi produsen gelap narkotika. Padahal awalnya, Indonesia hanyalah negara transit yang melayani pasar ilegal di New Zealand dan Australia. UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi sentra pembuatan bahan sistetis ekstasi (emerging for the synthesis of ecstasy). Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari narkoba.

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang baru. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, maka sebagai dasar hukum undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:

  1. Undang-undang Dasar 1945,
  2. UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan,
  3. Intruksi Presiden No. 6 Tahun 1971,
  4. UU No.13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian,
  5. UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesehatan,
  6. UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi,
  7. UU No. 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa,
  8. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
  9. UU No. 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial,

10.  UU No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta protokol yang mengubahnya,

11.  UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dengan mengingat dasar-dasar ketentuan undang-undang tersebut diatas, maka pemerintah memutuskan:

  1. Mencabut V.M.O (Verdoovende Middelen Ordonantie) tahun 1927 No. 278 jo. No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditamabah,
  2. Memperbaharui UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 36, Tambahan Lembaran Negara No. 3086),
  3. Menetapkan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 67, Tambahan Lembaran Negara No. 3698).
  1. B. Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dimasa yang akan datang.

Proses awal penerapan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika banyak mendapat hambatan dari masyarakat dan sanksi yang diberikan oleh undang-undang terasa sangat berat pada saat itu. Para pihak yang tersangkut masalah narkotika akan berupaya menghindari hukuman atau sanksi  yang diancamkan dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan perbuatan tercela, seperti menerima imbalan jasa agar kasus para pihak yang terlibat tidak diproses.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai arti penting penanggulangan bahaya narkotika, maka perlahan-lahan kesiapan psikologis masyarakat dapat berubah. Masyarakat sudah mau memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Sehingga banyak kasus terungkap berasal atas informasi masyarakat.

Dalam penerapannya diupayakan tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan asas praduga tak bersalah pada setiap tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. Terdapat anggapan penerapan undang-undang narkotika belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman hukuman yang diberikan belum sesuai dengan yang digariskan oleh pasal-pasal dalam undang-undang narkotika terutama dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 100.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana pada sistem hukum Indonesia adalah merupakan wewenang pengadilan. Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya. Sistem pembuktian menurut undang-undang, yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh alat bukti sekurang-kurangnya keyakinan hakim dengan berlandaskan alat-alat bukti.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara narkotika hakim harus berhati-hati, sebab perkara narkotika bersifat khusus dan dapat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa khususnya generasi muda. Hakim harus benar-benar memperhitungkan dan memusyawarahkan antara hakim ketua dan hakim anggota mengenai dampak dari sanksi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.

  1. 1. Kendala dalam Pemberantasan Narkotika di Indonesia.

Indonesia terus bergulat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, baik dari aspek legislasi nasional dan kerjasama. Indonesia telah memiliki UU No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika yang didasarkan pada ketiga konvensi PBB, yaitu Single Convention on Narcotics Drugs 1961, Convention on Psychotropic Substances 1971, dan Convention against the Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988. Indonesia pun terus berupaya meningkatkan kerjasama baik secara bilateral, regional, dan multilateral. Namun, segala upaya yang dilakukan masih terhadang oleh beberapa kendala.

Kendala-kendala tersebut diantaranya:

  1. Tingginya penyimpangan bahan kimia prekursor, seperti ATS (Amphetamine Type-Stimulants), yang disalahgunakan untuk produksi ekstasi dikarenakan hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU yang mengatur tentang prekursor (bahan pembuatan narkoba seperti ekstasi atau shabu) secara khusus. Akibatnya, bandar narkoba sering memanfaatkan kelemahan hukum ini dengan menggunakan prekursor di sejumlah laboratorium gelap untuk memproduksi narkoba.
  2. Tidak menyebutkan dengan jelas pihak mana yang melakukan pengelolaan dan bagaimana sistem pengawasan dan manajemennya. Demikian pula halnya dengan prekursor, terjadi tumpang tindih dalam hal pengawasannya. Bukan hanya BNN yang mengawasi, melainkan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, juga Polri.
  3. Minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan masalah narkotika.
  4. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Bisnis narkotika merupakan bisnis yang sangat menggiurkan karena menawarkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Sementara, tingkat pengangguran di Indonesia pun cukup tinggi, sehingga menjadi tak terelakkan ketika narkoba ini menjadi mata pencaharian yang menjanjikan.[8]

Pengaruh ekonomi politik menjadi landasan perumusan kebijakan-kebijakan narkotika dimulai dari kesepakatan internasional hingga kebijakan di suatu negara yang dikamuflase oleh bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi bahan-bahan yang akhirnya dilarang dan diberantas tersebut. Perang terhadap narkotika yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun telah terbukti gagal dalam menurunkan jumlah pengguna bahan-bahan yang dilarang tersebut. Bahkan pemberantasan justru meningkatkan harga komoditas ini.

Arus utama pendekatan untuk penanggulangan masalah-masalah narkotika juga telah menyeret Indonesia kedalam dampak yang lebih buruk, diantaranya hunian penjara yang jauh melebihi kapasitas, penularan virus darah, kematian akibat bahan campuran akibat produksi jalanan tanpa pengawasan, serta peningkatan kriminalitas untuk mendapatkan narkotika yang harganya ditentukan semena-mena oleh sindikat, termasuk mudahnya semua orang termasuk anak-anak memperoleh narkotika karena peredarannya dapat dilakukan dimana saja tanpa pengawasan.

Banyak pihak yang menghendaki adanya perubahan/revisi atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Banyaknya kendala yang dihadapi dalam penanganan narkotika membuat banyak pihak, seperti BNN, LSM dan Ormas mengusulkan perubahan terhadap undang-undang ini.

Alasan utama perlunya perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu untuk merumuskan apa yang tertuang dalam Pasal 3 butir a: Tujuan pengaturan di bidang psikotropika/narkotika adalah menjamin ketersediaan psikotropika/narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan.[9]

Pasal-pasal dalam UU narkotika lebih sarat upaya-upaya pemberantasan, represi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika melalui informasi-informasi yang menakut-nakuti. sehingga semakin banyak anggaran yang dialokasikan untuk pemberantasan dan kampanye hitam agar masyarakat takut mengkonsumsi bahan yang dilarang, semakin menyuburkan pasar yang dikuasai sindikat produsen dan pengedar gelap. Pelarangan dan perang justru melepaskan kendali negara terhadap narkotika ke produsen dan bandar-bandar gelap yang konsekuensi langsungnya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan harga agar keuntungannya berlipat-lipat serta bebas pajak.

  1. 2. Kedudukan Pemakai dalam UU no 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika.

Terdapat perbedaan sudut pandang mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika. Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana.

Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak dicantumkan rumusan yang tegas tentang kedudukan pelaku dan korban. Walaupun dalam hukum positif dinyatakan secara tegas kedudukan korban bukanlah hal mutlak dalam suatu tindak pidana, namun dalam tindak pidana narkotika ini kedudukan korban tidak ditinjau dari segi mutlak atau tidaknya, melainkan seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 85 Undang-undang Narkotika dan pasal 59 Undang-undang Psikotropika) disebut sebagai pelaku ataukah korban kejahatan narkotika. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh Stephen Schafer dinyatakan sebagai teori criminal-victim relationship tidak tergambar secara nyata dalam tindak pidana narkotika ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

  1. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Sepintas undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi. Bila dicermati bunyi dari pasal tersebut khususnya kalimat bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat, maka tidak ada kewajiban bagi hakim untuk memutus pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Disisi lain undang-undang ini juga menghendaki para pemakai dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menentukan para pemakai untuk dipidana.

Penempatan para pemakai narkotika dalam lembaga pemasyarakatan tidak tepat. Program pembinaan lembaga pemasyarakatan adalah program pembinaan yang berlaku umum untuk seluruh bentuk tindak pidana. Sedangkan untuk pemakai dalam tindak pidana narkotika yang bersifat khusus belum dapat mencapai tujuan pemidanaan yakni aspek pencegahan dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana.

  1. 3. Penegakkan Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terdapat 3 (tiga) sub sistem hukum sebagai pertimbangan, apakah ketiganya sudah berjalan maksimal dan terintegrasi, yaitu:

  1. Substansi hukum merupakan semua bentuk peraturan perundang-undangan.

Adanya perumusan sanksi pidana dengan sistem minimal khusus merupakan suatu kemajuan. Namun permasalahannya adalah dalam undang-undang tersebut tidak diatur sistem pemidanaan untuk menerapkan sistem minimal khusus tersebut. Sementara dalam KUHP menganut sistem maksimal. Aturan khusus yang keluar dari ketentuan umum dari KUHP harus pula membuat pedoman untuk dapat menjalankan ketentuan khusus tersebut.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, UU Narkotika juga mengaturnya. Sebagaimana diketahui bahwa, tindak pidana narkotika tidak hanya oleh orang per-orang secara sendiri-sendiri, namun orang per orang ini berada dalam sebuah sindikat kejahatan atau organized crime. UU Narkotika hanya mengatur tentang siapa yang dipertanggungjawabkan, sementara ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan, tidak diatur.

  1. Struktur hukum berkaitan dengan organisasi dan kinerja aparat penegak hukum.

Upaya pemberantasan narkotika oleh aparat penegak hukum telah dilakukan. terdapat beberapa kewenangan yang diberikan oleh UU Narkotika, seperti wewenang untuk membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga keras mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika. Kemudian ada pula kewenangan melakukan penyadapan telepon/alat komunikasi lainnya. Namun adanya oknum aparat penegak hukum yang justru menjadi pelaku dan tidak transparannya pemusnahan barang bukti, menjadi faktor yang menghambat upaya pemberantasan narkotika.

  1. Kultur hukum adalah sejauhmana budaya hukum telah terbangun dan menjadi benteng dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Dua sub sistem sebelumnya, yaitu substansi dan struktur, lebih berorientasi pada pendekatan hukum pidana. Sementara sub sistem budaya hukum lebih menekankan pada pendekatan di luar hukum pidana. Dengan pendekatan ekonomi misalnya, maka lapangan pekerjaan harus terus diperluas dengan penyerapan di semua strata pendidikan dan keahlian.

Dalam penyalahgunaan narkotika, tidak hanya pemakai saja yang dapat dikenakan pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis (undang-undang khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut,seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dewasa ini sangat menggembirakan. Saat ini telah banyak terbentuk secara sukarela berbagai LSM, Ormas dan Yayasan-yayasan seperti GRANAT, GERHANA, JAM, Yayasan HANA, dll yang ikut melakukan kegiatan dalam bentuk prevensi, treatmen dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap penerapan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas secara tuntas disebabkan oleh berbagai perkembangan fenomena yang ada pada saat ini, seiring perkembangan global teknologi kejahatan transnasional yang dimensi keorganisasiannya semakin cangih dan motifnya bersifat muliti dimensional, baik bersifat politik dan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, bisnis narkotika sangat menggiurkan karena dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda hingga milyaran rupiah setiap harinya. Dari sisi politik, bisnis ini sengaja dikembangkan oleh suatu kelompok/negara yang mempunyau tujuan tertentu untuk menghancurkan suatu generasi bangsa (the lost generation).

UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar manfaat narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika, tindak pidana penyalahgunaan narkotika belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan, dapat penulis simpulkan bahwa:

  1. Pembentukan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika disebabkan:
  1. Semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya pada tahun 1970 dengan bermacam-macam jenis yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia disalah satu sisi dan disisi lain untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.
  2. Sebagai penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika sebelum UU No. 22 Tahun 1997 terbit.
  1. Munculnya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah memberikan dampak yang berarti dalam penegakkan hukum di bidang Narkotika di Indonesia. Sudah banyak pelaku yang tertangkap dan diberi sanksi sesuai dengan UU narkotika, meski belum dapat menghilangkan narkotika di Indonesia namun minimal sudah mengurangi. Dari aspek penegak hukum terdapat oknum aparat penegak hukum yang justru menjadi pelaku dan tidak transparannya pemusnahan barang bukti, menjadi faktor yang menghambat upaya pemberantasan narkotika.

Sebagaimana paraturan perundang-undangan lain, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang dapat dijadikan peluang bagi pelaku untuk terhindar dari sanksi pidana. Sehingga banyak pihak yang menginginkan perubahan/revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, 1985, Menanggulangi Bahaya Narkotika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1976, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, PT. Karya Nusantara, Bandung.

INTERNET

Lidya Christin Sinaga, 2008, Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global, (Online), (http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga, diakses 5 Oktober 2009).

Patri Handoyo, 2009, Mengapa Bangsa Indonesia perlu Memiliki UU Narkotika dan Psikotropika, (Online), (http://www.acehforum.or.id/mengapa-bangsa-indonesia-t26783.html?s=9e3dfdf606a5b55f7e0ea17e9a94c973&amp, diakses 5 Oktober 2009).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.


[1] Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, hlm. 31.

[2] Ibid, hlm. 30.

[3] Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, hlm. 10.

[4]Ibid, hlm. 10.

[5] Soedjono Dirdjosisworo, Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, hlm. 14.

[6] Moh. Taufik Makarao, dkk, Op.cit, hlm. 11-12.

[7] Soedjono Dirdjosisworo, Op.cit, hlm. 31-33.

[8] Lidya Christin Sinaga, 2008, Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global, (Online), (http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga, diakses 5 Oktober 2009).

[9] Patri Handoyo, 2009, Mengapa Bangsa Indonesia perlu Memiliki UU Narkotika dan Psikotropika, (Online), (http://www.acehforum.or.id/mengapa-bangsa-indonesia-t26783.html?s=9e3dfdf606a5b55f7e0ea17e9a94c973&amp, diakses 5 Oktober 2009).