Oleh:

Handoyo Setiyono

B. 20009024

BAB I

PENDAHULUAN

  1. A. Latar Belakang Masalah

Implementasi kebijakan reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang harus dipahami semua pihak adalah makna dan arti reformasi itu sendiri secara benar, yaitu reformasi sebagai suatu langkah perubahan kearah perbaikan tanpa merusak atau seraya memelihara dengan diprakarsai oleh mereka yang memimpin suatu sistem.[1]

Perluasan Otonomi Daerah sebagaimana tercermin dalam kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu peluang untuk memberdayakan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya ditemukan masalah dan kendala diantaranya, otonomi daerah harus diimplementasikan dalam kerangka orientasi agar daerah benar-benar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa kreatif menuju keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan daerah yang pada gilirannya, inisiatif dan prakarsa kreatif daerah akan dilaksanakan sendiri dan penentuan hasilnya juga akan kembali kepada daerah yang bersangkutan.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Dinamika politik yang berkembang setelah era reformasi khususnya berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bermunculan keinginan berbagai daerah  untuk memekarkan diri membentuk daerah otonom baru. Untuk itu pemerintah menerbitkan PP nomor 129 tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara lain tentang instrumen prosedural dan instrument persyaratan pemekaran daerah. Prosedur pengajuan usulan pemekaran melalui berbagai lembaga seperti DPR, DPD atau Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Sebelum dibahas dan diputuskan bersama oleh DPR-RI dan Pemerintah, berkas usulan dibahas oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan diperiksa kelayakannya oleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan berbagai indikator sebagai persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan tersebut antara lain berkaitan dengan potensi SDA, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk dan luas wilayah.

Menurut data yang dilansir harian Kompas, sampai tahun 2007 daerah otonom baru yang sudah terbentuk sebanyak 173 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota.[2] Upaya pemekaran daerah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Pemekaran daerah tidak dapat ditentukan dengan batas limitatif yang subjektif dan juga didasarkan pada adanya unsur pemaksaan kehendak, tekanan publik atau tindakan sewenang-wenangan lainnya. Penentuan dimekarkannya suatu daerah menjadi dua atau lebih daerah otonom pada dasarnya disebabkan oleh konsep objektif agar fungsi pemerintahan mampu dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan  mendasarkan pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerkaran daerah otonom merupakan keseimbangan antara hak dan tanggung-jawab antara pemerintah daerah dan warga masyarakatnya.[3]

Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Meski demikian terdapat berbagai kendala yang muncul dalam proses pemekaran daerah yang dimulai dari tapal batas wilayah, pengaturan keuangan belanja aparatur, perangkat kelembagaan, bantuan daerah induk sampai pada penentuan asset-asset daerah yang berakhir pada munculnya konflik antara daerah induk dengan daerah pemerkaran.

Dalam menghadapi pemekaran daerah khususnya yang menyangkut pembagian aset daerah induk dan daerah pemekaran, pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri memiliki regulasi berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 Tanggal 28 November 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Kepmendagri tersebut dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada Daerah yang baru dibentuk, agar segera dilakukan penyerahan barang dan pengalihan hak serta tanggungjawab atas hutang piutang dari Propinsi/Kabupaten/Kota induk kepada Daerah yang baru dibentuk.

Potensi konflik dalam proses penyerahan aset sangat tinggi sebagai akibat dari ketidakberdayaan sebuah aturan. Seringkali UU tentang pembentukan suatu daerah baru, menuangkan jangka waktu penyerahan asset maupun definisi aset yang harus diserahkan secara berlebihan tanpa memikirkan kondisi yang ada dilapangan atau prosesnya dipaksakan. Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 tidak menuangkan secara jelas tentang sanksi hukum, sementara definisi asset yang perlu diserahkan terlalu luas sehingga membuka ruang perdebatan tentang definisi asset dari perspektif ekonomi dengan definisi aset dalam kerangka hukum tersebut.

Pembagian asset daerah yang telah diatur dalam bentuk regulasi sampai level petunjuk teknis, dalam pelaksanaannya tidak mudah diterapkan dalam praktek. Daerah induk dan daerah pemekaran umumnya bertahan dalam memperebutkan asset vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang bernilai ekonomis tinggi yang berdampak langsung pada pendapatan asli daerah.

  1. B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan mengangkat permasalahan dalam makalah ini, yakni:

  1. Mengapa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk dibuat?
  2. Bagaimana Pelaksanaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 ?

[1] Trilaksono Nugroho, “Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Prespektif Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah”, Jurnal Administrasi Negara Vol. I Nomor 1 Edisi September 2000, hal., 11.

[2] Kompas, tanggal 15 September 2007.

[3] Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal., 191.

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A. Pembuatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Desentralisasi sebagai sebuah mekanisme penyelengaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui mekanisme ini pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk diselenggarakan guna kemaslahatan hidup masyarakat.

Lahirnya kebijakan desentralisasi pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lahirnya kebijakan desentralisasi tersebut dimaksudkan agar daerah mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perindang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peranan hukum yang tegas dan konsisiten sangat diperlukan seiring dengan munculnya tuntutan pemekaran daerah otonom yang cenderung subjektivitas dan irasional.[4] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan yang pasti dalam pembentukan daerah otonom. Persyaratan dalam pembentukan daerah otonom menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan.

Penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan tiga langkah tujuan preventif, yaitu pertama, pemekaran daerah dimaksudkan untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik pemerintah daerah kepada masyarakatnya yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani. Kedua, pemekaran daerah ditujukan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi oleh birokrasi pemerintah daerah untuk melayani publik. Ketiga, pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentan kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.[5]

Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia. Di samping sebagai modal dasar, pola sebaran penduduk yang tidak merata menjadi faktor penghambat dalam pemerataan pembangunan wilayah yang menjadi tujuan otonomi daerah. Demikian pula faktor luas wilayah dianggap menentukan pencapaian tujuan otonomi daerah karena makin luas daerah otonom maka pelayanan publik pemerintah daerah akan makin tidak efisien. Oleh karena itu kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persyaratan dalam pemekaran daerah.

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemekaran daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pemekaran dan Penggabungan Daerah dan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemekaran suatu wilayah (contohnya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) hanya mengatur pemekaran suatu daerah secara umum, sehingga membuka peluang interpretasi dimasyarakat.

Potensi konflik dalam dalam proses penyerahan asset sangat tinggi sebagai akibat dari ketidakberdayaan sebuah aturan. Seringkali UU tentang pembentukan suatu daerah baru menuangkan jangka waktu penyerahan asset maupun definisi asset yang harus diserahkan secara berlebihan. Misalnya dalam kasus Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dalam Pasal 18 ayat (2) yang membatasi proses serah terima asset secara keseluruhan paling lambat 1 (tahun) setelah kabupaten tersebut terbentuk. Hal ini merupakan perangkat hukum yang tidak jelas tanpa memikirkan kondisi yang ada dilapangan (proses yang dipaksakan).

Untuk mengantisipasi terjadinya konflik serta permasalahan hukum lain yang terkait pembagian asset daerah induk dan daerah pemekaran, Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk. Disamping itu juga dalam pelaksanaan pemekaran daerah, daerah pemekaran juga membutuhkan dana sebagai pembiayaan kelangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang diambil salah satunya dari pembagian asset.

Permasalahan asset daerah akan muncul seiring dengan mulainya pelaksanaaan pemerkaran daerah. Pada daerah calon pemekaran yang diwilayahnya terkandung kekayaan alam yang besar, tentunya proses penyerahan asset tidak serumit dengan daerah pemekaran yang diwilayahnaya sedikit kekayaan alam.

  1. 1. Landasan Yuridis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001.

Sebagai suatu pedoman pelaksanaan, Kepmendagri Nomor 42 Tahun 2001 memiliki landasan yuridis yang dijadikan dasar bagi pejabat terkait dalam membuat keputusan, yakni:

  1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 No.104, TLN No. 2043)
  2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 No. 60, TLN No.3839)
  3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (LN Tahun 1974 No. 69, TLN No. 2967)
  4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (LN Tahun 1994 No. 69, TLN No.3573)
  5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3953)
  6. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengolahan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 No. 22, TLN No. 4022)
  7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (LN No. 6 Tahun 2001, TLN No. 4073)
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 ini mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk.

  1. 2. Sumber wewenang Menteri dalam membuat Keputusan

Peraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh seorang menteri yang berisi ketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. Surat Keputusan Menteri adalah Keputusan Menteri yang bersifat khusus mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.[6]

Menteri dalam tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 17 UUD 1945 Amandemen. Dalam menentukan kebijaksanaan, Menteri seringkali dituangkan secara tertulis dalam bentuknya berupa peraturan dan atau keputusan yang adakalanya materi muatannya sulit untuk dibedakan sebagai keputusan yang bersifat mengatur (regeling) atau keputusan yang bersifat penetapan atau ketetapan (beschikking).[7] Sehingga salah satu tugas menteri yaitu menentukan kebijaksanaan dibidang pemerintahan yang secara fungsional ada dibawahnya.[8]

Menurut Bagir Manan, terdapat 3 (tiga) pembatasan materi muatan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri, yaitu:[9]

  1. Lingkup pengaturan terbatas pada lapangan administrasi baik fungsi instrumental maupun fungsi jaminan (perlindungan),
  2. Lingkup pengaturan terbatas pada bidang yang menjadi tugas, wewenang dan tangungjawab Menteri yang bersangkutan,
  3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algamene beginselen van behoorlijk bestuur).

Disamping pembatasan materi muatan tersebut, sebelum membuat kebijaksanaan, pejabat terkait harus memahami kewenangannya dalam membuat suatu kebijaksanaan baik berupa peraturan maupun keputusan. Untuk kepentingan pengurusan negara dan masyarakat, kepada pemerintah diberi kekuasaan oleh negara melalui undang-undang dasar dan undang-undang, yang dikenal dengan atribusi (attributie). Untuk badan pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah kekuasaan dapat diperoleh dengan delegasi (delegatie), yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada badan lain. Selain itu, wewenang diperoleh juga  dengan cara mandat (mandaat), yaitu badan pemerintahan mengijinkan wewenang yang ada pada mereka untuk digunakan oleh badan lain atas namanya.[10]

Kewenangan dalam membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Sedangkan delegasi dalam hal ini ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Apabila kewenang ini kurang sempurna maka keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.[11]

Lebih lanjut atribusi dan delegasi sebagai alat untuk membantu memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas warga masyarakat, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Ini berarti bahwa untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang formal, setidak-tidaknya apabila keputusan itu memberikan kewajiban-kewajiban diatas para warga masyarakat.[12]

Menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Philipus M Hadjon, terdapat empat syarat yang diajukan agar suatu keputusan sah, yaitu:[13]

  1. Bevoegdheid (kewenangan) organ administrasi (negara) yang membuat keputusan,
  2. Geen juridische gebreken in de wilsvorming (tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak)
  3. Vorm dan Procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tatacara yang telah ditetapkan,
  4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk, merupakan keputusan yang didasarkan atas wewenang Menteri Dalam Negeri yang diperoleh secara atribusi. Mengingat tugas dari menteri selaku pembantu Presiden yang memiliki tugas:[14]

  1. Memimpin Departemen,
  2. Menentukan Kebijaksanaan dibidang pemerintahaan yang secara fungsional ada dibawahnya,
  3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya.

Disamping itu, penting juga diketahui batas wewenang dalam membuat suatu keputusan yang dikaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan, dapat dibedakan atas:[15]

  1. Tidak berwenang dari segi materi (ratione materiae), artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tentang materi atau masalah tertentu yang sebenarnya materi atau masalah tertentu itu menjadi wewenang dari badan atau pejabat lain,
  2. Tidak berwenang dari segi wilayah atau tempat (ratione locus), artinya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan pejabat tata usaha negara mengenai sesuatu yang berada diluar wilayah jabatannya,
  3. Tidak berwenang dari segi waktu (ratione temporis), artinya keputusan dikeluarkan karena melampaui tenggang waktu yang dikeluarkan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi suatu keputusan memuat materi yang bersifat substansial. Materi yang bersifat substansial menyangkut materi pokok dari tujuan peraturan bersangkutan, termasuk didalamnya tentang kelembagaan yang diberi wewenang menanganinya. Isi keputusan harus sesuai dengan pokok persoalan yang akan diputuskan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang memberikan keputusan itu sesuai dengan peraturan dasarnya. Jika substansi tidak sesuai dengan materi peraturan pokoknya, maka tujuan pokok dari peraturan itu tidak tercapai.[16]

  1. B. Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah otonom baru, bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak sistem pemerintahan sentralisitis pada masa Orde Baru, pemerintah juga telah banyak melakukan pembentukan daerah otonom baru. Kecamatan-kecamatan yang semakin menguat karakter urbannya kemudian dijadikan Kota Administratif, sebuah unit pemerintahan wilayah dekonsentratif (field administration). Selanjutnya bila karakter tersebut telah semakin menguat, daerah tersebut dijadikan Kota Madya yang setingkat dengan Pemerintah Kabupaten. Di luar itu juga dimungkinkan pembentukan pemerintah kabupaten ataupun propinsi baru.

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, materi pemekaran daerah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

  1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
  3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
  4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
  5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;

Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pemekaran dan Penggabungan Daerah, yang mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut:

  1. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan
  2. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
  3. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituang dalam keputusan DPRD
  4. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,
  5. Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut
  6. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  7. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta rancangan Undangundang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
  8. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Mengacu pada prosedur tersebut, praktek pemekaran wilayah pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu usulan dari daerah serta tindak lanjut dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kajian kerangka normatif ini akan lebih difokuskan pada praktek yang terjadi dilapangan sehingga ditemukenali aspek positif maupun negatif dalam proses pemekaran wilayah dan pembentukan daerah otonom baru.

Ada beberapa alasan yang mendukung argumen pentingnya kebijakan pemekaran untuk mengatasi masalah nasional antara lain:[17]

  1. Pembangunan Ekonomi Nasional

Pemekaran merupakan strategi untuk menciptakan dan mendorong munculnya aktivitas perekonomian dan akselerasi pertumbuhan ekonomi didaerah perbatasan dan tertinggal. Kehadiran daerah-daerah baru akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar dan sarana-saran pelayanan publik dasar.bila berbagai infrastruktur dasar sudah memadai maka sangat terbuka peluang daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif.

  1. Pembangunan Politik Nasional: Penguatan Identitas KeIndonesiaan.

Pemekaran akan mendekatkan pelayanan pada masyarakat sehingga negara akan dirasakan kehadirannya sangat riil oleh masyarakat. Yang menarik kehadiran negara dalam hal ini tidak dengan wajah koersif tapi lebih pada pemberian pelayanan. Kondisi ini akan memupuk identitas keIndonesiaan yang lebih kuat karena masyarakat di daerah pemekaran akan merasakan manfaat langsung dari pelayanan publik yang ada serta merasa diperlakukan sama dengan warga negara yang lain. Mereka akan tetap merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

  1. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan:Penjagaan Kewilayahan Aktif.

Pembentukan daerah pemekaran baru bisa mendorong adanya penjagaan wilayah secara aktif. Misalnya kasus klaim ladang minyak di Ambalat akan memberikan motivasi tersendiri bagi Kaltim agar Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bisa cepat terbentuk sehingga ada upaya pengawasan intensif terhadap wilayah Indonesia. Dengan terbentuknya Kaltara maka jarak pengawasan akan semakin dekat. Berbagai instansi/kantor/lembaga/badan setingkat Propinsi akan terbentuk, termasuk untuk mendukung pengamanan teritorial wilayah NKRI.

Tiga butir di atas merupakan indikator untuk melacak urgensi nasional bagi pemekaran atau pembentukan sebuah daerah otonom. Berangkat dari indikator ini, pemerintah pusat bisa menginisiasi kebijakan nasional tanpa menunggu kesiapan daerah. Adalah menjadi tugas pemerintah nasional untuk mengembangkan sebuah wilayah agar menjadi siap dan memenuhi standar kesiapan sebuah wilayah menjadi daerah otonom. Melalui kebijakan pemekaran yang terkerangkai secara nasional ini diharapkan dapat lebih mengedepankan urgensi kepentingan pusat sekaligus untuk meminimalisir dampak negatif pemekaran.

Permasalahan pemekaran daerah terbagi dalam dua bagian, yaitu

  1. Permasalahan yang terjadi pada proses awal pemekaran daerah dan menyebabkan permasalahan baru pada daerah induk dan daerah pemekaran saat pemekaran telah berlangsung, diantaranya: tidak adanya dukungan dan kesepakatan yang jelas antara daerah induk dan daerah pemekaran yang dapat menciptakan permasalahan;
    1. Sengketa aset antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    2. Perbutan sumber daya alam anatar daerah induk dan daerah pemekaran,
    3. Sengketa pembagian dana perimbangan antara daerah induk dan daerah pemekaran,
    4. Lambannya proses-proses konsolidasi yang berlangsung didaerah pemekaran, sebab dalam masa transisi, daerah pemekaran kurang mendapatkan dukungan SDM dan infrastruktur dari daerah induk.
    5. Permasalahan yang timbul akibat tidak tuntasnya proses-proses yang terjadi pada periode pra-pemekaran.

Potensi sumber daya dan asset yang ada didaerah berpotensi menjadi rebutan anatara daerah induk dan daerah pemekaran. Perebutan terhadap penguasaan sumber daya dan asset daerah seringkali berpotensi konflik yang berbuntut pada tidak meksimalnya pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan asset tersebut. Hal ini memberikan gambaran betapa buruknya penataan wilayah daerah-daerah pemekaran dan tidak siapnya mengelola daerah dengan prinsip otonomi.

Terlepas dari berbagai alasan yang tersebut diatas, proses pemekaran daerah hendaknya diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang jelas dan terarah hingga pada tahap mekanisme pembagian asset antara daerah induk dengan daerah pemekaran. Hal ini untuk menghindari konflik horizontal maupun vertikal didaerah. Departemen Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 sama halnya dengan peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut pemekaran daerah, tidak mengatur secara spesifik mengenai mekanisme penyerahan aset. Sebagai contoh asset berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang didalamnya terkandung bahan mineral bernilai ekonomi tinggi yang berlokasi didaerah induk, apakah aset tersebut dibagi dengan daerah pemekaran. Tidak diaturnya mekanisme penyerahan aset-aset yang boleh atau yang tidak boleh dibagi kepada daerah pemekaran secara spesifik akan menimbulkan interpretasi dimasyarakat yang akhirnya menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001, asset adalah barang milik atau yang dikuasai dan atau yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Induk yang lokasinya berada pada daerah baru yang dibentuk supaya diserahkan kepada daerah baru yang dimekarkan.

Penyerahan asset sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal peresmian Provinsi/Kabupaten/Kota yang baru dibentuk. Penentuan jangka waktu tersebut penulis menilai terlalu cepat mengingat kondisi geografis, suasana politik daerah dan adat istiadat ditiap daerah tidak sama. Seharusnya dalam menentukan jangka waktu penyerahan asset ditentukan dalam beberapa tahapan yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan pembatasan selama 5 (tahun).

Disamping itu, tidak ada sanksi administrasi yang tegas bagi daerah induk yang belum atau tidak menyerahkan asset kepada daerah pemekaran sampai jangka waktu yang ditentukan terlampaui. Sehingga dalam penerapannya, daerah induk tidak memiliki rasa takut dan bersikap mengulur-ulur waktu penyerahan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 dinilai hanya sebatas pedoman bagi instansi terkait dalam melaksanakan proses pembagian asset daerah pemekaran. Apabila tidak sesuai pedoman yang diberikan tidak diberikan sanksi yang tegas.


[4] Ibid.

[5] Ibid., hal. 194.

[6] Philipus M. Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hal., 59.

[7] Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hal., 142.

[8] Philipus M. Hadjon, et.al., Op.Cit, Hal., 91.

[9] Bagir Manan dalam Abdul Latif, Ibid, Hal., 143.

[10] Indroharto dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni, Bandung, 2004, Hal., 13.

[11] Philipus M. Hadjon, et.al., Op.Cit, Hal., 130.

[12] Ibid.

[13] Philipus M. Hadjon dalam Abdul Latief, Op.Cit, Hal., 24.

[14] Ibid, Hal., 91.

[15] Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en Rechmatig Bestuur, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993, Hal., 10.

[16] Abdul Latief, Op.Cit, Hal., 291.

[17] Harian Kompas bulan Maret 2005.

BAB III

PENUTUP

  1. A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, dapat penulis simpulkan bahwa:

  1. Pembentukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk disebabkan:
  1. Sebagai pedoman bagi instansi terkait dalam hal kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada Daerah yang baru dibentuk.
  2. Sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang baru dibentuk..
  1. Munculnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk, tidak memberikan dampak yang berarti dalam proses penyerahan asset daerah pemekaran. Kepmendagri tersebut hanya sekedar pedoman yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait tanpa mencantumkan sanksi administrasi yang tegas apabila tidak dilaksanakan sesuai pedoman sehingga terdapat peluang munculnya konflik horizontal antara daerah induk dan daerah pemekaran terkait pembagian asset daerah. Disamping itu, jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan bagi daerah induk dalam menyerahkan asset daerah, dipandang tidak menyesesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi dan adat istiadat di tiap daerah yang berbeda-beda.
  1. B. Saran

Perlu adanya penyempurnaan atas  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk, yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai pembagian asset, jenis asset yang dibagi, jangka waktu penyerahan asset yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan dan sanksi administrasi bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdul Latief, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta.

Hari Sabarno, 2008, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1993, Pemerintahan Menurut Hukum (wet-en Rechmatig Bestuur, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

, et.al., 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

JURNAL

Trilaksono Nugroho, 2000, Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Prespektif Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jurnal Administrasi Negara Vol. I Nomor 1 Edisi September.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk.